Minggu, 19 April 2020

Uji Kompetensi Mengapa Istilah Praaksara Lebih Tepat dibandingkan dengan Prasejarah

Kunci jawaban dari uji kompetensi dalam buku Sejarah Indonesia Kelas 10 SMA/ SMK/ MA/ MAK Kurikulum 2013 terbitan kemendikbud bab 1 halaman 8. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang zaman praaksara

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini



Soal

1. Mengapa istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan?
2. Secara metodologis bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan?
3. Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 3000 SM, tetapi di Indonesia baru abad ke-5 M. Mengapa demikian?
4. Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara?

Jawab

1. Istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah karena pada dasarnya setiap perjalanan manusia pada masa lampau adalah sejarah. Termasuk juga kehidupan manusia purba juga disebut dengan sejarah. Untuk itu istilah yang tepat untuk menunjukkan kehidupan manusia purba sebelum mengenal tulisan maka disebutlah dengan istilah praaksara. Hal tersebut lebih menggambarkan kondisi yang benar.

2. Mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan dilakukan dengan berbagai macam penelitian di antaranya penelitian ilmu arkeologi, geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik, seperti lempeng artefak, monumen, candi dan sebagainya. Sementara ilmu geologi berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati makhluk hidup.

3. Mesir sudah mengenal aksara sekitar tahun 3000 SM sementara Indonesia baru mengenalnya pada abad ke-5 M. Hal tersebut disebabkan karena kedua wilayah tersebut mengalami perbedaan perkembangan kebudayaan. Mesir mengalami kemajuan pesat karena didorong oleh kondisi alam dan adanya reaksi manusia di situ terhadap alam sekitarnya. Juga disebabkan oleh interaksi dengan kebudayaan lain. Sementara di Indonesia perkembangan kebudayaan lambat karena belum ada hal yang memaksa manusia di Indonesia untuk menggunakan tulisan. Mereka sudah cukup nyaman dengan kebudayaan non aksara.

4. Pelajaran yang kita peroleh dari kehidupan zaman praaksara adalah kesadaran akan asal usul manusia.  Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghunjam ke bumi sehingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin badai atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya manusia . Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan tradisi masa lampau. Ini mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk merawat kehidupan alam semesta.

Jumat, 10 April 2020

Tugas Kelompok 1.3 Pkn Kelas 12 Bab 1 Halaman 27

Kunci jawaban dari tugas kelompok 1.3 dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Kelas 12 Bab 1 halaman 27. Peserta didik diminta mengidentifikasi contoh perilaku yang terjadi di berbagai lingkungan.

Agar lebih jelas, sila perhatikan dengan sekasama soal dan jawaban di bawah ini !


Soal

Tugas Kelompok 1.3
Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat Anda tampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Jawab:

Silakan tonton video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini 

Lingkungan Keluarga:
1. Menyayangi ayah, ibu, kakak, adik dan anggota keluarga lainnya
2. Selalu jujur
3. Mengutamakan diskusi ketika terjadi permasalahan
4. Saling menghargai hobi/ kesenangan anggota keluarga yang lain
5. Tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain

Lingkungan Sekolah
1. Menghormati guru
2. saling menghargai sesama peserta didik
3. Mengutamakan diskusi ketika terjadi permasalahan
4. Tidak melakukan perundungan terhadap orang lain
5. Tidak bersikap sombong

Lingkungan masyarakat:
1. Berupaya rukun selalu dengan tetangga
2. Mengutamakan musyawarah ketika terjadi persoalan
3. Berbicara dan berperilaku sopan
4. Saling membantu dengan tetangga
5. Aktif dalam kegiatan organisasi tingkat RT

Lingkungan bangsa dan negara
1. Mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia
2. Melaksanakan kewajiban membayar pajak
3. Tidak semena-mena terhadap orang lain
4. Penegak hukum harus adil
5. Tidak melakukan tindak kriminal.

Tugas Mandiri 1.4 PPKn Kelas 12 Bab 1 Halaman 26

Kunci jawaban tugas mandiri dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn) Kelas 12 SMA/ SMK/MA/MAK kurikulum 2013 terbitan kemenikbud bab 1 halaman 26. Peserta didik diminta mengerjakan soal masih tentang hak dan kewajiban warga negara. 

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini!



Soal

Tugas Mandiri 1.4
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkatan kewajiban warga negara. akan ttapi sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah sekaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

1. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi ?
2. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
3. Apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

Jawab:

Silakan tonton video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini 

1. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi karena:
a. Hukum belum ditegakkan sebagaimana mestinya
b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
c. Psikologis manusia yang tidak stabil
d. Kurangnya pemahaman terhadap Pancasila
e. Ketidakadilan dari pemerintah

2. Pihak yang harus bertanggung jawab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain: 
a. Negara
b. Masyarakat
c. LSM/ Ormas
d. Penegak Hukum

3. Solusi yang saya ajukan untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:
a. Penegakan hukum seadil-adilnya
b. Sosialisasi Hukum dan perundang-undangan
c. Mengajak pemeluk agama agar menaati ajaran agama

Tugas Kelompok 1.2 PPKn Kelas 12 Halaman 24 Bab 1

Soal dan jawaban dari tugas kelompok dalam buku PKn kelas 12 SMA/ SMK/ kurikulum 2013 terbitan kemendikbud bab 1 halaman 23. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang kesadaran bayar pajak.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !



Soal

Tugas kelompok 1.2.
Bacalah kasus di bawah ini bersama teman sebangkumu

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak.

"Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Padahal, menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. "Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak," katanya.

Fuad berharap seluruh elemen masyarakat mau berpartisipasi secara aktif untuk membangun negara dengan membayar pajak. "Bangsa yang besar dan maju itu sukses dalam perpajakan. Mereka (warganya) mau urunan," kata Fuad.


Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, Fuad optimistis tax ratio akan terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal. "Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. Tax ratio Cina mencapai 17,5 persen. Sedangkan Indonesia baru 12 persen. Kalau semua bayar pajak, tax ratio Indonesia bisa mencapai 18 persen," katanya. https://bisnis.tempo.co/read/515799/kesadaran-bayar-pajak-warga-masih-rendah/full&view=ok

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !

1. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak?
2. Jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan
3. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya
4. Apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut?
5. Kemukakan solusi yang anda tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara/.
6. Kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di daerahmu, serta bagaimana proses penyelesaiannya?

Jawab :

Silakan tonton video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini 

1. Kesadaran membayar pajak rendah karena:
a. Wajib pajak tidak rela sebagian penghasilannya dipotong untuk membayar pajak
b. Wajib pajak tidak percaya pajak benar-benar digunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah
c. Kurangya rasa cinta tanah air

2. Akibat yang diterima jika pendapatan dari pajak terus menurun:
a. Negara tidak mampu menggaji pegawai
b. negara tidak mampu membangun sarana dan prasarana
c. Negara akan runtuh.

3. Jika dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut tidak sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wajib pajak yang tidak mau membayar pajak menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap sesama manusia sekaligus rendahnya cinta tanah air. Ini menyebabkan terjadi ketidakadilan karena wajib pajak menolak membayar pajak.

4. Solusi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pembayar pajak antara lain:
a. Kampanye wajib pajak melalui berbagai media.
b. Meluncurkan layanan pengampunan pajak (tax amnesty)
c. Sosialisasi kesadaran membayar pajak

5. Solusi yang akan saya tawarkan antara lain:
a. Mengampanyekan semangat cinta tanah air
b. Transparansi penggunaan anggaran pajak
c. Meningkatkan kinerja pegawai negeri
d. Mempermudah layanan membayar pajak
e. Mempermudah layanan masyarakat
f. Membangun dengan perencanaan yang matang.

6. Pengingkaran kewajiban warga negara di daerah saya antara lain:
a. Tidak mengenakan helm saat berkendara sepeda motor
b. Tidak memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil
c. Melanggar lalu lintas.

Tugas Kelompok 1.1 Bacalah Berita di Baah ini Bersama Teman Sebangkumu

Kunci jawaban dari tugas kelompok dalam buku PKN kelas 12 SMA/ SMK Kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang tingginya angka putus sekolah.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini



Soal

Tugas Kelompok 1.1
Bacalah berita di bawah ini bersama teman sebangkumu.

Indonesia memiliki program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Program ini mewajibkan anak bangsa bisa melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan program ini pada tahun pelajaran 2015/2016.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud), Hamid Muhammad menyatakan untuk mencapai program Wajar 12 Tahun memang tidak mudah.

Menurut dia, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah.  

Hamid mengungkapkan, sebanyak delapan persen anak Indonesia yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP). Namun sejumlah siswa itu malah tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya.

Menurut Hamid, penyebab munculnya angka itu memiliki banyak faktor. Pertama, kata dia, terkait dengan masalah kesejahteraan keluarga.

Selain itu, Hamid menjelaskan, rendahnya harapan peserta didik dan orang tua juga menjadi salah satu faktor kuat penyebab putusnya sekolah. Mereka, lanjut dia, memiliki harapan kecil terhadap efektifitas sekolah dalam meningkatkan kesempatan bekerja.

Kebanyakan anak dan orangtua di Indonesia, Hamid mengungkapkan, mereka lebih berpikir bahwa pendidikan tidak memiliki relevansi dan manfaat yang kuat baginya. Oleh karena itu, para orangtua pun tidak menyekolahkan anak mereka. Mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.

“Kondisi seperti ini jelas tidak mudah," ujar Hamid kepada wartawan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (25/9). (https://republika.co.id/berita/nv8wqh366/tingginya-angka-putus-sekolah-jadi-kendala-wajar-12-tahun)

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab meningkatnya angka putus sekolah
2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? berikan alasannya
3. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut?
4. Pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, di antaranya dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakanlah indikator keberhasilannya
5. Selain Pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini Apa saja peran yang bisa ditampilkannya?
6. Apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strategi supaya solusi itu berhasil?
7. Kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?


Jawab:

Silakan tonton video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini

1. Benar sekali karena permasalahan yang lazim dihadapi rakyat Indonesia adalah kesulitan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan para orangtua harus banting tulang setiap hari untuk menyambung hidup. Meskipun demikian, kebutuhan tetap saja tidak terpenuhi. Akibatnya ketika mereka memiliki putra dan putri, yang pertama kali dipikirkan bukan bagaimana putra putri mereka bersekolah namun bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan tidak jarang, ada anak-anak di bawah umur yang terpaksa harus bekerja membantu orangtua dengan mengabaikan pendidikan.

2. Perihal persoalan ekonomi yang berimbas pada terhambatnya pendidikan dasar anak-anak kita tentu turut prihatin. Jika kita kaitkan dengan sila Pancasila, persoalan tersebut sangat tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Negara ini masih belum bisa memanusiakan warga negara Indonesia. Negara ini juga terkesan tidak adil terhadap mereka.

3. Faktor utama penyebab meningkatnya angka putus sekolah selain faktor ekonomi adalah rendahnya harapan orangtua terhadap efektivitas sekolah.
Pendapat tersebut muncul karena pengamatan di masyarakat di mana orang-orang terpelajar justru tidak mampu meraih pekerjaan yang layak. Akibatnya sebagian masyarakat menganggap bahwa untuk mendapat kekayaan tidak diperlukan pendidikan.

4. Upaya pemerintah sejauh ini sudah cukup mengalami peningkatan terutama peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pada tingkat menengah atas, masih diperlukan dorongan yang kuat agar anak-anak mau sekolah. Meskipun demikian kuantitas siswa menengah atas atau sederajat tetap meningkat dibanding ketika belum ada BOS.

5. Tentu saja pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah rendahnya jumlah peserta didik adalah orangtua, peserta didik, pihak sekolah dan pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Peran orangtua adalah mendorong, memotivasi dan memfasilitasi agar anak bisa senang bersekolah. Peran peserta didik adalah belajar keras agar cita-citanya tercapai. Sementara, pihak sekolah menyedikan tempat pendidikan yang ideal dan menyenangkan bagi anak.

6. Solusi yang saya ajukan antara lain:
a. Melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam bidang pendidikan
b. Mengevaluasi secara menyeluruh proses pendidikan di negara ini.
c. Menemukan solusi yang tepat agar para pelajar bisa senang bersekolah.
d. Menemukan formula agar setiap lulusan sekolah bisa segera produktif bekerja

7. Bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?
a. Kasus perundungan sesama anak sekolah
b. Pengucilan warga karena dianggap meresahkan
c. Perkelahian antar warga.

Solusi untuk menyelesaikan permaaslahan tersebut:
1. Sosialisasi hukum dan perundang-undangan
2. Penegakan hukum

Tugas Mandiri 1.3 Pkn Kelas 12 bab 1 Halaman 14

Soal dan jawaban dari tugas mandiri dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa (PPkn) Kelas 12 Bab 1 SMA/ SMK/ MA/ MAK kurikulum 2013 edisi revisi 2018 halaman 14. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang jenis hak warga negara.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini 

Soal
Tugas mandiri 1.3
Nah, setelah membaca uraian materi di atas, identifikasilah perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Informasikan temuanmu kepada teman-teman yang lain.

(Silakan lihat tabel dalam buku Pkn Kalian masing-masing)



Jawab

Silakan tonton dalam video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini 

Identifikasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945.

- Perwujudan Hak sebagai Warga Negara

Jenis Hak warga negara: 
1. Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945, " Presiden ialah orang Indonesia asli." Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri menjadi presiden. 
2. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. " Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh keadilan hukum. 
3. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.  Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mencari pekerjaan dan nafkah sesuai kemampuan.
4. Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.  Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai forum.
5.Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing

Contoh perwujudan tiap nomor :

1. Hal ini diwujudkan dengan Pemilihan Presiden setiap lima tahun sekali,
2. Meskipun masih belum sempurna, perlahan-lahan setiap warga negara akan mendapat keadilan hukum.
3. Contoh dari perwujudan hak tersebut adalah adanya kesempatan yang sama bagi warga negara untuk menjadi PNS maupun pekerjaan lainnya.
4.  Contoh dari perwujudan hal tersebut adalah adanya proses pemilu.
5. Contoh perwujudannya adalah adanya kebebasan memeluk agama yang diyakini.

Perwujudan Kewajiban Warga Negara

Jenis Kewajiban Warga Negara
1. Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku
2. Pasal 23A UUD 1945. Kewajiban warga negara yang memenuhi syarat untuk membayar pajak.
3. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Kewajiban warga negara untuk membela negara.
4. . Pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kewajiban warga negara untuk menghormati hak-hak orang lain.
5. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar.

Contoh perwujudan tiap nomor:
1. Kewajiban itu harus ditaati warga negar Indonesia, apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi
2. Adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak
3. Bela negara diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan.
4. Adanya norma-norma di masyarakat untuk mengatur hubungan antar warga
5. Setiap warga negara yang memenuhi syarat harus bersekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kamis, 09 April 2020

Tugas Mandiri 1.2 PPkn Kelas 12 Halaman 8

Kunci jawaban dari tugas mandiri 1.2 dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 12 Bab 1 halaman 8. Peserta didik diminta menjwab soal tentang jenis hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan setiap sila Pancasila.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini


Soal

Tugas Mandiri 1.2
Identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas.

(Silakan lihat tabel dalam buku PKn kelas 12 bab 1 halaman 8)

Jawab :

Silakan tonton video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Hak warga negara: 
- Hak untuk menganut agama atau kepercayaan di Indonesia
- Hak untuk beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- Hak untuk mendapat pendidikan agama di lembaga pendidikan
- Hak untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan agama.

Kewajiban warga negara:
- Kewajiban untuk bertoleransi antar umat beragama
- kewajiban untuk tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap orang lain
- kewajiban untuk saling bekerja sama dengan pemeluk agama lain
- kewajiban untuk saling menghargai keyakinan umat beragama lain

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Hak warga negara:
- Hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi dari sesama manusia
- Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum
- Hak untuk tidak dilecehkan oleh orang lain
Kewajiban warga negara:
- Kewajiban untuk memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia
- Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia
- Mengembangkan sikap saling mencintai dan menghargai sesama manusia
- kewajiban untuk saling tolong menolong

3. Persatuan Indonesia
Hak warga negara:
- Hak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia
- Hak untuk mendapat KTP
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum
- Hak untuk menerima bantuan dari pemerintah
Kewajiban warga negara:
- Siap membela negara 
- mencintai tanah air dan bangsa dengan berbagai macam cara
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
- mementingkan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi.

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
hak warga negara:
- Hak mengeluarkan pendapat
- Hak berorganisasi
- Hak menyampaikan pembelaan hukum
- Hak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat
- Hak bersuara (dalam pemilu)
Kewajiban warga negara:
- Mematuhi peraturan perundang-undangan
- mematuhi dan melaksanakan hasil rapat/ musyawarah
- tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- mengutamakan musyawarah mufakat

5. Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Hak warga negara:
- Hak untuk mendapat keadilan dari pemerintah
- Hak untuk tidak digusur (jika memang benar memiliki dokumen resmi)
- Hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan
Kewajiban warga negara:
- mengembangkan sikap gotong royong
- menjaga ketertiban umum
- bekerja dan belajar keras.

Tugas Mandiri 1.1 PPkn Kelas 12 Halaman 5

Kunci jawaban dari tugas mandiri 1.1 dalam buku PPkn Kelas 12 bab 1 halaman 5 SMA/ SMK/ MA/ MAK kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !



Soal

Tugas Mandiri 1.1.
1. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi tiga pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ ahli. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini.
(Silakan lihat tabel dalam buku PPkn kalian masing-masing)

2. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya.
3. Coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri.

Jawab

Silakan totnon video di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini 

1. Pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli,.

1.  Menurut Srijanti

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya
Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
2. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
3. Menurut Koerniatmanto
hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Warga Negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara.

2. Analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat para ahli. Persamaan dari pendapat para ahli tentang hak dan kewajiban adalah kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan saling berkaitan.

3. Makna hak dan kewajiban menurut saya adalah, hak merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh negara dan kita berhak untuk menuntunya apabila tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dan kita akan mendapat sanksi apabila tidak melaksanakannya.

Rabu, 08 April 2020

Uji Kompetensi Bab 1 Pkn Kelas 11 Halaman 35

Kunci jawaban dari uji kompetensi PKn kelas 11 SMA/ SMK/ MA/ MAK Bab 1 halaman 35 Kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang pelajaran dalam Bab 1.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !



Soal

Uji Kompetensi Bab 1
Jawablah Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.
  1. Bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia?
  2. Mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan?
  3. Uraikan jaminan Hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila!
  4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia ,Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan?
  5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia?
  6. sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan ,penculikan ,penyiksaan dan sebagainya mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

Jawab

1. Keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia sangat erat. Keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang dan adil.

2. Hak asasi manusia dan kewajiban manusia memang harus harmonis karena apabila manusia hanya terfokus menuntuk hak asasi tanpa menunaikan kewajiban asasi ia hanya akan menjadi tukang protes dan tukang menuntut haknya. Begitupun sebaliknya, apabila manusia hanya melaksanakan kewajiban tapi lupa hak hak asasinya ia justru akan menzalimi diri sendiri.

3. Jaminan hak asasi manusia dalam Pancasila
a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
SIla pertama memberikan jaminan hak asasi manusia untuk menganut agama dan menjalankan peribadatan tanpa khawatir mendapat tekanan dari pihak lain.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila kedua memberikan jaminan kepada setiap warga negara agar melaksanakan hak asasi manusia misalnya hak untuk hidup tenang, hak untuk tidak ditindas atau diperlakukan semena-mena oleh pihak lain.

c. Sila Persatuan Indonesia
Sila ketiga memberikan jaminan bagi warga negara untuk memperoleh hak asasi manusia misalnya hak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia lengkap dengan berbagai macam hak dan kewajibannya.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan
Sila keempat memberikan jaminan bagi warga negara untuk memperoleh hak asasi misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, hak berserikat dan berkumpul serta berbagai hak asasi lainnya.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila ini memberikan jaminan bagi warga negara agar bisa diperlakukan dengan adil dalam berbagai bidang kehidupan misalnya hak untuk memperolah pekerjaan, hak untuk mendapat gaji/ bayaran dan sebagainya.

4. Jika Penegakan HAM tidak melibatkan Pancasila berarti Pancasila sudah tidak berlaku di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang harus ditaati. Segala peraturan, perundang-undangan bahkan termasuk HAM harus berlandasrkan Pancasila.

5. Karena liberalisme adalah kebebasan tanpa batas bagi setiap warga negara, sedangkan Sosialisme adalah penyamarataan hak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Semua itu tidak tepat dilaksanakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. 

6. Di Indonesia banyak terjadi pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor internal dalam diri pelaku yaitu egoisme, tak bisa mengontrol emosi, dendam, kejiwaan yang labil, tidak memahami HAM, dan lain-lain. Faktor lain adalah faktor eksternal yaitu rendahnya kepatuhan hukum, lemahnya penegakan hukum, informasi negatif dan lain-lain. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah Pemerintah dan masyarakat. Peran saya adalah menyosialisasikan perihal HAM. Selain itu saya juga berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran HAM.

Selasa, 07 April 2020

Tugas Mandiri 1.4 Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia

Soal dan jawaban dari tugas Mandiri 1.4 dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn) Kelas 11 SMA/ SMK/ MA/ MAK Kurikulum 2013 terbitan kemendikbud bab 1 halaman 24. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang nama lembaga beserta tugas dan fungsinya.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini.



Soal

Tugas Mandiri 1.4
Selain komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasai Nasional. Nah, tugas kalian adalh mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Tuliskan identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

(Silakan lihat tabel dalam buku kalian masing-masing)

Jawab

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
Tugas dan Fungsi: 

Tugas Pokok
1)      Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
Fungsi
1)      Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak
2)      Lembaga advokasi dan lobi
3)      Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak
4)      Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak.

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Tugas dan Fungsi:
Tugas
1)      Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia
2)      Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia
Fungsi
1)      Meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
2)      Meningkatkan kesadaran public untuk pemenuhan tanggung jawab Negara dalam bentuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

3. Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha
Tugas dan Fungsi:
Tugas
1)      Menyebarluaskan informasi pada konsumen
2)      Bekerja dengan Instansi di bidang konsumsi
3)      Mengawasi barang dan jasa bersama pemerintah
4)      Melaksanakan hak gugat dan gugatan kelompok
Fungsi
Menurut UU No.8 Tahun 1999 Fungsi Komnas PKPU ialah melindungi empat kepentingan stakholdeers dalam kegiatan ekonomi, yaitu: Kepentingan Konsumen, pelaku usaha, pemerintah/birokrasi, dan kepentingan nasional/kepentingan publik.

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional
Tugas dan Fungsi:
Tugas
1)      Membentuk KKR provinsi
2)      Menerbitkan buku putih ( visi, misi, proker ) dan segera mensosialisasikannya
3)      Menerima laporan dan melakukan inventarisasi semua kejadian pelanggaran HAM
4)      Menyusun skala prioritas penanganan kasus pelanggaran HAM berat
5)      Merumuskan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban
Fungsi
1)      Membantu pemerintah mengungkap hal terjadinya konflik dan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM
2)      Membantu pemerintah membangun rekonsiliasi di masyarakat, baik secara sosial-horizontal, maupun structural-vertikal.