Pekan Pancasila : Saya Indonesia, Saya Pancasila, Apa Pesan Pentingya ?

Dalam rangka peringatan hari Lahir Pancasila, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah mengatakan dengan tegas, "Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita, perekat keutuhan bangsa dan negara".
Beliau lantas memungkasi rangkaian pidato singkatnya, dengan kalimat tegas, "Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila."

Pada saat yang sama, Pemerintah juga sedang menggelar kampanye bertagar #PekanPancasila yang dimulai sejak tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2017.

Rangkaian peristiwa tersebut mendapat respon luar biasa dari masyarakat Indonesia, bagaimanapun juga pernyataan presiden tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang merasa terusik dengan ulah sekelumit orang yang akhir-akhir ini hendak menggoyang-goyang Pancasila. Netizen serentak melahirkan gerakan Saya Indonesia, Saya Pancasila. Mereka beramai-ramai mengubah profil dalam facebook mereka dengan  foto frame 'saya Indonesia saya Pancasila' bersanding dengan foto wajah masing-masing.

Pesan Penting Bagi Rakyat Indonesia

Semarak Perayaan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 di Republik Indonesia  yang dinakodai oleh RI 1 melalui kalimat "Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila, telah memberikan pesan penting bagi kita semua. Ada tiga hal yang setidaknya saya tangkap dari fenomena Saya Indonesia, Saya Pancasila.

Pertama, Presiden secara tegas telah menolak meneruskan cerita sejarah yang ditulis Orde Baru. Mengapa demikian ? Bagi orde baru, Pancasila tak lebih hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Hal ihwal yang berkaitan dengan Pancasila selalu dikaitkan dengan tanggal 1 Oktober 1965, Hari Kesaktian Pancasila. Itulah senjata mereka. Pancasila telah digunakan sebagai alat pemukul yang membabi buta menghabisi rakyatnya sendiri. Hari lahir Pancasila, 1 Juni ?  tak pernah terpikir dalam benak mereka.

Presiden Jokowi sebagai penguasa Republik ini tentu tak rela, jika bagian penting dari Pancasila harus ditelantarkan begitu saja. 1 Juni 1945 harus diperingati karena peristiwa tersebut tak kalah penting dibandingkan 1 Oktober 1965. Jika Pancasila hanya identik dengan 1 Oktober, pelajaran yang bisa dipetik hanyalah peristiwa kekerasan yang sungguh memilukan.
Sementara dari 1 Juni 1945 kita akan belajar banyak tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan belajar banyak bagaimana sulitnya mempersatukan keragaman di Indonesia. Dan Pancasila yang digali Bung Karno dari bumi nusantara adalah formula pemersatu itu. Seperti apa naskah pidato 1 Juni 1945, sila baca Pidato Bung Karno Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

Kedua, Presiden hendak menghadirkan kembali sosok Bung Karno di hadapan rakyat Indonesia, seutuhnya. Jika kita flashback sejenak ke belakang, sejak reformasi, kran informasi dibuka selebar-lebarnya termasuk informasi tentang sosok Bung Karno. Masyarakat bisa melahap dengan mudah, ide, gagasan, pemikiran dan perjuangan Bung Karno yang selama ini ditutupi (lagi-lagi) oleh Orde Baru. Adanya peringatan 1 Juni 1945 mau tidak mau akan menyebabkan rasa ingin tahu para pelajar, mahasiswa dan khalayak umum tentang Pancasila dan tentu saja Bung Karno semakin meluap-luap. Saat itulah gelombang informasi tentang Bung Karno menerpa masyarakat, saat itulah mereka akan tahu siapa sesungguhnya Bung Karno dan bagaimana perannya dalam sejarah bangsa selama ini.

Ketiga, Presiden hendak mengajak rakyat Indonesia bersatu membangun negara Indonesia di bawah Pancasila. Hal ini sangat penting mengingat akhir-akhir ini timbul gerakan-gerakan dari segeintir orang yang anti Pancasila. Mereka terang-terangan hendak merongrong kedaulatan bangsa Indonesia dengan cara terus-terusan memunculkan sentimen SARA. Apabila hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin sentimen SARA akan berujung pada perpecahan. Baru kali ini, pemerintah tegas membubarkan ormas yang jelas-jelas hendak mengganti Pancasila. Bagaimanapun juga, segala upaya pemberontakan atau makar akan menemui jalan buntu, seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato beliau yang berjudul Tidak Ada Kontra Revolusi Bisa Bertahan.

Jadi, Rapatkan Barisan, berderap bersama membangun bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. "Saya Indonesia, Saya Pancasila"

Ganjar Pranowo Terlibat Korupsi E-KTP ? Mudahan-mudahan Tidak

Ketika beberapa hari yang lalu, ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa korupsi E-KTP yang sedang ditanganinya melibatkan nama-nama besar, jujur saja saya cukup penasaran. Siapakah nama-nama besar tersebut ? Kemudian, ketika Agus mengatakan lagi, bahwa nama-nama tersebut akan diungkap pada 9 Maret 2017, rasa penasaran saya semakin kuat.

Lalu ketika kemarin (9 Maret 2017), Jaksa KPK benar-benar membuktikan ucapannya, dengan menyebut satu persatu pihak yang menerima dana haram E-KTP yang terdiri dari berbagai kalangan, saya cukup kaget ketika mendapati nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam daftar penerima dana haram E-KTP. Pak Ganjar disebut menerima uang sebesar 520 ribu US Dollar atau sekitar 6,7 miliar rupiah.

Ganjar Pranowo disebut namanya bersama dengan tokoh-tokoh politik seperti Anas Urbaningrum (Partai Demokrat) yang menerima USD 5,5 juta , Gamawan Fauzi menerima USD 4,5 juta dan beberapa nama lainnya. Ganjar diduga terlibat dalam kasus E-KTP karena saat itu beliau menjabat sebagai salah satu pimpinan Komisi II yang menangani proyek E-KTP. Total dana yang dikorupsi mencapai 2 triliun rupiah lebih. Sebuah angka yang fantastis dan sangat mengagetkan rakyat Indonesia.

Ganjar membantah

Begitu mengetahui namanya disebut dalam dakwaan Jaksa KPK, Suami dari Ibu Atiqoh Supriyanti tersebut membantah bahwa beliau terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

“Ada pernyataan seperti ini, ‘Karena Ganjar pimpinan Komisi, maka dia dapat jatah’. Pertanyaan saya, sampai ke saya enggak uangnya? Siapa yang antar?” kata Ganjar dalam wawancara kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3). sumber

Kebenaran bantahan Pak Ganjar yang pernah terekam kamera wartawan, tidur pulas di kereta, menanti pembuktian oleh Jaksa KPK dalam persidangan-persidangan yang akan segera digelar.

Sebenarnya, saya cukup kaget mendengar kabar dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mengingat, selama ini sosok Pak Ganjar adalah sosok yang terkenal disiplin dan anti segala bentuk pungutan liar. Beliau juga cukup responsif terhadap keluhan warga Jawa Tengah, meskipun tidak semua akan dipenuhi. Warga Jawa tengah tentu tahu bagaimana Pak Ganjar berupaya menghapus segala bentuk pungli yang terjadi di kantor Samsat. Hasilnya sekarang segala bentuk pungutan liar di berbagai Samsat sudah berkurang. Misalnya pungli gesek rangka kendaraan sekarang sudah tidak ada. Atau bagaimana Pak Ganjar berupaya menghapus pungli di beberapa instansi lainnya seperti pada jembatan timbang.

Dan hari ini tersiar kabar, bahwa Alumni dari UGM tersebut disebut namanya dalam dugaan korupsi proyek E-KTP. Sebagai warga tentu berharap bahwa hukum tidak pandang bulu dalam menangani kasus proyek E-KTP, namun saya masih memiliki keyakinan bahwa kemungkinan Pak Ganjar memang tidak terlibat. Ini merupakan keyakinan sekaligus harapan, karena bagaimanapun, di bawah pimpinan Ganjar Pranowo banyak terjadi perubahan di Provinsi Jawa Tengah .

Akan tetapi, saya dan tentu saja anda akan menunggu proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Benarkah Pak Ganjar terlibat atau Jaksa KPK justru keliru. Mari Kita TUnggu

Isu Tenaga Kerja Cina 10 Juta masuk Ke Indonesia itu Hoax

Satu lagi hoax yang tidak terbukti kebenarannya. Yaitu hoax yang menyebutkan bahwa pada masa Pemerintahan Jokowi ada 10 Juta tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia. Hoax yang disebarkan secara massiv dan gila-gilaan tersebut ternyata tidak benar. Presiden Joko Widodo sendiri yang membantah isu tersebut.

"Jangan sampai ada isu, banyak yang bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia sepuluh juta, 20 juta juga itu yang ngitung kapan, hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," kata Jokowi saat melakukan kunjungan ke Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016). sumber 

Bagi orang yang berpikiran jernih, tentu akan percaya dengan pernyataan Presiden, namun mereka yang merupakan lawan politik atau korban hoax tidak akan begitu saja memercayainya. Kebencian mereka terhadap Jokowi membuat mereka memercayai apa saja berita negatif tentang Jokowi.

Saya sendiri juga heran, di facebook, saya memiliki beberapa teman yang setiap hari men-share berita berita hoax salah satunya adalah tentang tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia. Beritanya memang langsung menghunjam ke dalam perasaan para pembacanya sehingga kesan yang diterima adalah ketakutan menjadi pengangguran jika tenaga kerja cina benar-benar masuk.

Coba perhatikan contoh meme yang kagak jelas, yang intinya cuma menakut-nakuti masyarakat dengan isu Tenaga kerja China.

Gimana, langsung terasa bukan provokasi dari gambar di atas. Begitu pintarnya pembuat hoax menghubungkan KB dengan Tenaga kerja Cina.

baca juga :

Menerka Motif Dwi Estiningsih Menyebut Pahlawan Kafir di Uang Baru

Gambar Uang Terbaru 2016 yang Katanya Mirip Yuan China

Akan tetapi, bagi saya isu tenaga kerja china tersebut merupakan salah satu isu untuk menggerogoti pemerintahan Presiden Joko Widodo. Isu tersebut sebelas duabelas dengan isu bahwa pemerintah itu pro komunis dan anti Islam. Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak percaya lagi dengan Pemerintah. Ketidakpercayaan masyarakat itu penting bagi pihak-pihak yang bermaksud menggoyang kursi kepresidenan Jokowi. Namun, bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa, mereka justru hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik sekelompok orang.

Mengapa mereka memilih isu Cina?
 Karena dalam benak sebagian masyarakat Indonesia, Negara Cina identik dengan Komunis.
Ketika dimunculkan isu bahwa Indonesia sudah dimasuki TKI asal china, secara otomatis rakyat menganggap bahwa pemerintah sudah bekerjasama dengan negara Cina Komunis. Sedangkan komunis merupakan ideologi yang dilarang di Indonesia. Bangkitlah rasa kebencian masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi, dalam benak mereka, pemerintah akan membangkitkan PKI..

Sebenarnya isu-isu tersebut sudah terjadi pada masa pilpres kemarin. Bapak Ibuk pasti masih ingat bagaimana lawan Jokowi melakukan black campaign pada saat pilpres kemarin. Jokowi yang asli Jawa itu dituduh memiliki orang tua PKI, keturunan cina dan disebut sebagai non muslim. Informasi tersebut disebar dan diulang-ulang berkali-kali hingga tak sedikit orang yang memercayainya. Namun, semua itu dibantah oleh BIN, orang tua Jokowi tidak tersangkut PKI, beliau juga bukan keturunan Cina, beliau juga beragama Islam.

Jangan Percaya Hoax

Hoax itu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dibuat oleh orang-orang untuk menangguk keuntungan pribadi. Hoax masih sering beredar karena banyak orang yang diam-diam menyukainya. Mereka suka karena isi hoax cocok dengan keinginannya, meskipun itu bukan fakta. Isu hoax tenaga kerja cina menjadi isu yang disukai karena isu ini sangat mengena dan ampuh untuk memengaruhi massa. Akan tetapi, bagi bapak ibuk yang sudah jenuh dibohongi berita hoax, ada baiknya mengklarifikasi setiap berita dengan cara browsing dan membaca berita dari sumber terpercaya. Selain itu, lihat juga situasi dan kondisi sekitar anda untuk memastikan kebenaran dari hoax.

Download Naskah Pidato Sambutan Menteri PPPA Yohana Yembise pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

Hari Ibu merupakan momentum untuk mengingat kembali jasa ibu. Pada setiap tanggal 22 Desember , bangsa Indonesia memberi kesempatan pada semua orang untuk mengenang dan merenungkan jasa ibu.
Tanggal 22 Desember merupakan waktu istimewa yang bisa kita gunakan untuk jeda sejenak dari rutinitas sehari-hari yang melelahkan. Allah SWT telah mengizinkan kita hadir ke dunia melalui seorang ibu. Beliau adalah simbol kasih sayang, "seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu kumembalas, Ibu", kata Iwan Fals.
Maka, berbakti, mencintai dan mendoakannya agar beliau selalu dalam kebahagiaan merupakan kewajiban setiap anak. Selain itu, sangat penting bagi anda untuk membaca pidato Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016. Pidato tersebut penting dibaca siapa saja yang menginginkan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Pidato Menteri tersebut adalah sebagai berikut.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Selamat pagi dan salam sejahtera.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti Upacara Bendera sebagai salah satu rangkaian dari penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-88 Tahun 2016, dalam keadaan sehat wal'afiat. Syukur alhamdullilah, bahwa pada peringatan yang ke-88 Tahun zo16 ini, upacara bendera dapat dilaksanakan tepat pada tanggal 22 Desember 2016.

Peserta upacara yang saya hormati,

Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia, yang telah berjuang bersamasama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan Peringatan "Mother Days" di beberapa negara di dunia. Hari Ibu di
Indonesia dilandasi oleh tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tenteram, damai, adil, dan makmur sebagaimana dideklarasikan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Ibu, baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen pemerintah juga dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sekaligus Hari Nasional bukan hari libur.

Peringatan Hari Ibu juga menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia, telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki, mengingat keduanya merupakan sumber daya potensial yang menentukan keberhasilan pembangunan. Momentum Hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan bagi kita semua, tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan. Perjalanan panjang selama 88 tahun, telah mengantarkan berbagai keberhasilan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam menghadapi berbagai tantantan global dan multi dimensi, khususnya perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

Sementara itu di era kekinian, Peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat unfuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.

Peserta upacara yang saya hormati,

Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan, akses serta peluang yant sama sebagai sumber daya pembangunan.

Hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah dan jangka panjang ataupun target goals dari Suistainable Deueloptnent Goals (SDGs) sampai dengan tahun 2030 mendatang. Dengan mempertimbangkan kondisi dan isu-isu prioritas saat ini, PHI ke- 88 Tahun 2016 mengangkat tema "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan untuk Mewujudkan Indonesa yang Bebas dari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Perdagangan Orang dan Kesenjangan Akses Ekonomi terhadap Perempuan."

Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi di masyarakat saat ini, manakala persoalan kekerasan, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi perempuan, masih sangat tertinggal dibandingkan laki-laki. Berbicara kekerasan dan perdagangan orang (humon trafficking), saat ini juga menjadi salah satu perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Korban terbesar dari kasus-kasus kekerasan dan perdagangan orang, baik yang terlaporkan ataupun tidak terlaporkan adalah perempuan dan anak. Maraknya kekerasan khususnya kejahatan seksual terhadap anak juga menjadi permasalahan bangsa, yang harus segera dituntaskan oleh berbagai kalangan. Hal ini mengingat bahwa anak adalah tunas muda harapan bangsa, yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang.

Untuk itu seiring dengan perkembangan jaman dan globalisasi dunia yang tenrs berjalan, saat ini pun peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Di Indonesia, saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan (agent of
change).

Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat. Untuk itu, semua rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016 ini diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip "equal partnership". Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa di dunia, baik di tingkat regional maupun internasional.

Peserta upacara yang saya hormati,

Pada kesempatan PHI ke-88 Tahun 2016 ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pelibatan dan peningkatan peran kaum lakilaki dan keluarga dalam pembangunan, juga menjadi bagian yang penting dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya serta berbagi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pelibatan laki-laki dalam berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender juga sejalan dengan dideklarasikan kampanye global "He for She" di mana Bapak Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kepala Negara di dunia yang didaulat untuk menjadi duta kampanye. Tentunya ini membawa makna positif bagi bangsa Indonesia, untuk terus menggaungkan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Sementara itu di lain sisi pentingnya ketahanan keluarga juga menjadi bagian yang harus "dikampanyekan" kembali dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kita cermati bersama, maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti : kekerasan, traficking, p0rn0grafi, Infeksi Menular S*e*k*su*al dan HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas dan lainnya disebabkan karena runtuhnya pondasi ketahanan dalam keluarga. Untuk itu ketahanan keluarga (melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti dan iman dan takwa) menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai masalah sebagaimana tersebut di atas. Peran keluarga dituntut untuk lebih diperkuat, dibarengi dengan penanaman nilai-nilai kekeluargaan. Pentingnya peran keluarga, apabila dipahami secara mendalam telah diwariskan oleh para leluhur kita sejak puluhan tahun yang lalu.

Akhirnya, saya mengajak semua masyarakat khususnya kaum perempuan Indonesia untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif,  percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya, sehingga bersama lakilaki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun bangsa.

Selamat Hari Ibu ke-88 bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi semua langkah dan perjuangan dalam membangun bangsa dan negara tercinta.

Terima kasih
Wassalalmu'alaikum Wr. Wb


Demikian Naskah Pidato Sambutan Menteri PPPA Yohana Yembise pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016, silakan Download versi PDF.

Mari Sambut Berdirinya Lembaga Pemantapan Pancasila dengan Gembira

Bertepatan dengan hari bela negara tanggal 19 Desember 2016,  Presiden Joko Widodo menyatakan akan membentuk Lembaga Pemantapan Pancasila.
Rencana pembentukan lembaga tersebut sangat tepat. Presiden bermaksud mengembalikan Pancasila pada kedudukan yang sebenarnya, “Pancasila juga harus menjadi ideologi yang bekerja, yang terlembagakan dalam sistem dan kebijakan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial dan budaya,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden, Senin 19 Desember 2016. sumber.

Disadari atau tidak, apa yang disampaikan oleh Presiden itu memang benar. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kerap mengabaikan Pancasila. Misalnya, secara jelas Sila pertama mengatakan Ketuhanan yang Maha Esa, namun tak jarang kita sebagai umat beragama lalai untuk berbakti pada Tuhan, kita kerap meninggalkan ibadah.

Contoh lain, sesuai dengan Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menegaskan, setelah bergerak dalam ranah Ketuhanan, manusia Indonesia harus kembali beraktivitas dengan sesama manusia. Akan tetapi tidak jarang, kita sering melanggar sila kedua tersebut dalam bentuk mendiskriminasi sesama manusia hanya karena dia miskin atau karena kita tidak menyukai orang tersebut.

Contoh lain bisa anda temukan dalam contoh sehari-hari, baik dalam lingkup kecil maupun dalam skala yang lebih luas.

Selain semua itu, ada pesan yang ingin disampaikan Presiden bersamaan dengan rencana pembentukan lembaga tersebut. Setidaknya ada dua pesan Presiden yang ingin disampaikan kepada rakyat Indonesia.

Pesan pertama, lembaga tersebut  dibentuk sebagai reaksi  atas munculnya upaya sekelompok orang yang bermaksud merongrong kewibawan Pemerintah yang sah. Upaya tersebut ditunjukkan dengan jelas melalui pelbagai peristiwa nasional akhir-akhir ini. Menjelang akhir tahun, Pemerintah justru disibukkan dengan digelarnya aksi 411 dan 212 yang diklaim sebagai aksi bela Islam.
Meskipun sebenarnya aksi tersebut tidak lebih merupakan upaya pihak tertentu untuk menekan Pemerintah Joko Widodo dengan cara menunggang kendaraan yang bernama agama. Cara tersebut sangat efektif, ratusan ribu orang berkumpul di Jakarta dalam rangka aksi demo memenjarakan Ahok. Aksi demo tersebut bahkan berhasil membuat Presiden mau tidak mau ikut bergabung dalam aksi 212.
Akan tetapi, entah disadari atau tidak, dalam peristiwa 411 dan 212, semua lawan-lawan politik Jokowi telah bersatu untuk “menyerang” pemerintahan yang sah, masing-masing dari mereka memegang tali kekang, di mana kudanya adalah sekelompok umat Islam. Inilah yang bahkan tidak disadari oleh mereka yang ikut-ikutan hadir dalam aksi 411 dan 212. Mengenai isu yang kerap dilontarkan untuk memantik emosi umat, sila baca artikel saya sebelum ini,
Alasan kedua,  Presiden bermaksud memadamkan api pemberontakan yang masih menyala-nyala di dalam dada sekelompok orang. Pemberontakan yang saya maksud adalah adanya sepercik niat untuk mengubah sistem bernegara yang ada di Indonesia, mereka bermaksud mengganti NKRI dengan ideologi lain, entah itu berdasarkan agama atau ideologi selain Pancasila lainnya. Mereka anti Pancasila dan menganggap bahwa Pemerintah Republik Indonesia ini adalah thagut yang harus dilawan bahkan harus dihancurkan dengan berbagai cara, bisa melalui aksi demo, teror bom, pemaksaan kehendak melalui sweeping dan lain sebagainya.

Mengapa Pancasila ?
Jawabannya sudah jelas, Pancasila adalah dasar negara yang wajib dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal harus tunduk pada Pancasila. Tak peduli apa agamanya, apa jenis kelaminnya, apa sukunya dan lain-lain. Pancasila itulah yang akan digunakan sebagai tameng untuk memberantas berbagai ideologi yang coba dimunculkan untuk mengganti Pancasila dan menghancurkan NKRI.

Untuk itu, mari kita sambut rencana pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila dengan gembira.

Download Pedoman Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

A. Latar Belakang
1. Peringatan Hari Ibu (PHI) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya, merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan.

2. Tekad dan perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan dan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur, telah dinyatakan semenjak Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.

3. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia dan senantiasa diperingati tiap tahunnya oleh bangsa Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. Pada Kongres Perempuan Indonesia ke III tahun 1938 di Bandung ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional Yang Bukan Hari libur, Hari Ibu tanggal 22 Desember dijadikan hari nasional yang diperingati setiap tahun secara khidmat dan penuh makna oleh segenap bangsa Indonesia. Tahun 2016, Hari Ibu diperingati untuk yang Ke-88 kalinya.

5. Setiap kali penyelenggaraan PHI senantiasa menggugah ingatan dan pemikiran bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia ternyata sangat dirasakan manfaat dan hasilnya, terutama oleh kaum perempuan Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

6. Namun demikian, tekad dan perjuangan untuk meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan terus berlanjut, terutama di bidang politik. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan prinsip yang menonjol yaitu adanya nuansa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan tidak diskriminatif dalam NKRI. Undang-Undang inipun secara tegas mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai harus menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. (Lihat Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

7. Puncak acara PHI ke-88 akan dilaksanakan di Serang Provinsi Banten, sedangkan pelaksanaan di provinsi, kabupaten/kota dan perwakilan Indonesia di luar negeri diselenggarakan berdasarkan pedoman ini, serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Keterlibatan semua pihak dalam PHI ke-88 akan memperkuat dan mendorong tekad dan perjuangan kaum perempuan Indonesia.

B. Makna Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

baca juga :

Alasan Pemerintah tidak Segera Mengangkat Guru Honorer

• Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terkait Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

1. Peringatan Hari Ibu ke-88 menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia telah menempuh jalan panjang dalam mewujudkan peranan dan kedudukan perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram dan damai serta adil dan makmur.

2. Merupakan momentum untuk merenungkan tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum
tercapai oleh kaum perempuan Indonesia untuk kepentingan perempuan Indonesia khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

3. Memberikan kesempatan untuk mengoreksi kekurangan dan kelemahan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia dalam memperjuangkan peranan dan kedudukannya dalam kancah kehidupan

berbangsa dan bernegara.

4. Sesungguhnya perjuangan meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih panjang, namun keberhasilan yang telah dicapai selama ini hanyalah langkah awal dalam menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram dan damai serta adil dan makmur.

C. Dasar penyelenggaraan PHI Ke-88 Tahun 2016

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang bukan hari libur.

8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Nasional.

10.Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Nasional Peringatan Hari Ibu Ke-88 Tahun 2016.

D. Maksud dan Tujuaan Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

1. Maksud Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

a) Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-88 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk mempertebal tekad dan keyakinan dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan pembangunan serta tekad untuk mewujudkan perdamaian yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pengamalan Pancasila

b) Mengenang dan menyegarkan kembali ingatan kita akan pentingnya pemahaman dan penghayatan serta arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

c) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam upaya peningkatan keutuhan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kualitas peran-sertanya baik peran pribadi, mandiri, maupun organisasinya dalam berbagai aktivitas pembangunan.

2. Tujuaan Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016

a. Tujuan Umum

Meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Tujuan Khusus

(1). Mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

(2). Meningkatkan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan;

(3). Meningkatkan peran serta instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menempatkan perempuan pada posisi pengambil kebijakan yang responsif gender.

Download Pedoman Peringatan Hari Ibu ke-88 Tahun 2016 pdf

Sri Bintang Pamungkas Dipolisikan Karena Diduga Makar ?

Aktivis yang pernah menjadi musuh orde baru, Sri Bintang Pamungkas, nampaknya sudah ditakdirkan untuk terus menerus menjadi kritikus paling keras penguasa. Sejak zaman Suharto, beliau terus berurusan dengan Polisi, karena urusan makar. Sekarangpun pada zaman Jokowi, Sri Bintang dipolisikan oleh relawan Joko Widodo. Sri Bintang dipolisikan gara-gara beliau diduga merencanakan aksi makar untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, bukan menjatuhkan dari tempat duduknya, tapi menjatuhkan Presiden agar Presiden Joko Widodo menjadi rakyat biasa. Iya menjadi rakyat biasa seperti SBY.

baca juga :
Ini Ini Alasan Sebenarnya Pemerintah Tidak Segera Mengangkat Guru Honorer Menjadi PNS (Guru Honorer Wajib Baca)
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Piala AFF 2016 RCTI dan Inews TV

Dugaan tersebut sepertinya mengada-ada, namun berdasarkan informasi dari Nusantaranews.co, secara mengejutkan aktivis berusia 71 tahun tersebut mengatakan, “Apakah Ahok tersangka atau tidak, Jokowi harus jatuh. Diadili atau tidak, pokoknya Jokowi harus jatuh. Jadi kalau tanggal 25 (November) kita mulai Sidang Istimewa atau DPR sementara (DPRS) atau MPR sementara (MPRS), maka Jokowi jatuh,” ujar Sri Bintang saat diskusi “Kasus Ahok, Sasar Jokowi?” Di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150521182109-20-54867/semangat-sri-bintang-pamungkas-menantang-soeharto/

Sri Bintang Pamungkas pada Masa Orde Baru

Pada era Suharto, Sri Bintang merupakan aktivis yang paling keras menentang pemerintahan Suharto. Sikap kritis Sri Bintang bukan tanpa alasan, aktivis yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri tersebut menilai Pemerintahan Suharto tidak sesuai dengan keinginannya. Keinginan Sri Bintang Pamungkas adalah menjadi Presiden. Pada tahun 1996, ia bahkan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden bersama Julius Usman sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi pemilihan umun yang diinginkannya adalah pemilu langsung, tanpa partai. Bahkan ia juga ingin mengubah Undang-undang Dasar 1945.

"Pertama, kami menolak Pemilu tahun 1997. Kedua, kami menolak Soeharto jadi presiden kembali. Ketiga, kami akan membuat tatanan baru. Tatanan itu, mengubah Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya lugas.

Sri Bintang Pamungkas ingin Makar ?

Bapak Ibuk, barangkali akan sedikit kepincut dengan kritisnya Sri Bintang Pamungkas dan menganggap bahwa dia benar. Dan menduga bahwa dia selalu melakukan hal yang benar. Hal tersebut tidak bisa disalahkan, mengingat pada masa Suharto, Sri Bintang dengan heroiknya bersama-sama dengan aktivis lain bersuara keras untuk menumbangkan Suharto. Saat itu Sri Bintang berada di pihak yang benar, Suharto salah. Lalu apakah sekarang juga berlaku demikian ?

Belum tentu juga, pada  masa lalu, tumbangnya Suharto bukan semata-mata karena Sri Bintang Pamungkas, ada aktivis lain seperti Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari, Pius Lustrilanang dan elemen bangsa yang lain. Apakah para aktivis tersebut juga memiliki ide yang sama dengan Sri Bintang ?, tidak. Mereka memilih cara yang logis, berpolitik, memasuki parlemen untuk mengubah tatanan bangsa menjadi lebih baik, bukan dengan main kudeta-kudetaan, atau merencanakan upaya makar.

Akan tetapi sebenarnya, masyarakat tidak perlu heran dengan apa yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas. Urusan kudeta mengkudeta sudah dilakukan oleh Sri Bintang sejak zaman Suharto, walaupun visi dan misi kudeta itu sendiri tidak jelas. Sri Bintang, meskipun pada masa Suharto dia merupakan aktivis yang bersuara paling keras. Namun tujuan akhir dari perlawanan Sri Bintang Pamungkas terhadap presiden kala itu adalah ternyata ia sendiri memiliki hasrat untuk menjadi penguasa yang dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui partai. Sebuah gagasan yang sangat tidak rasional dan dengan mudah dipatahkan oleh Suharto.

Lalu, sekarang ketika rezim berganti, tiba-tiba dia bersuara sangat keras terhadap pemerintahan Joko Widodo, entah karena dasar apa tiba-tiba bermaksud menggulingkan Pemerintahan Jokowi.

“Karena sistem kepartaian, sistem UU-nya, sistem pemilunya menghasilkan pemimpin gombal. Jokowi ini akumulasi dari rezim kegombalan. Kalo begitu kita tak bisa mengharapkan pada akhir pemilihan. Kita nggak bisa berharap pada pergantian presiden selanjutnya. Mereka berpikir, kita akan dihadapkan pada pemimpin gombal-gombal juga. Harus dihentikan ditengah jalan,” paparnya. 

Rupanya keinginan untuk menjadi presiden dan keinginan untuk mengubah sistem yang sudah ada di Indonesia masih tersimpan di dalam dada beliau. Keinginan untuk menyelenggarakan pemilu langsung tanpa partai masih bercokol di dalam dada. Dan mungkin keinginan untuk menjadi presiden pun masih terselip. Ya, gak papalah namanya juga manusia. Selamat berjuang Pak !