Jumat, 15 November 2019

Tugas Mandiri 4.1 Untuk Lebih Memahami Penguasaan tentang Makna Otonomi Daerah

Soal dan jawaban dari tugas mandiri dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 10 SMA/ SMK/ MA/ MAK bab 4 halaman 107 kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta mengerjakan soal yang masih berkaitan dengan otonomi daerah.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !



Soal

Tugas Mandiri 4.1
Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam tabel 4.2

Tabel 4.2 Makna Otonomi Daerah di Indonesia

1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi msyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?
3. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?
4. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?
5. Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?


Jawab:

Silakan tonton video jawaban di bawah ini




atau perhatikan tulisan di bawah ini

1. Meskipun belum sempurna, pelaksanaan otonomi daerah di daerah saya berlangsung dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat daerah.

2. Menggerakkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah harus menggunakan alat-alat yang tepat. Selain melalui informasi berjenjang dari Gubernur hingga Kepala Desa, kita juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyosialisasikan program otonomi daerah.

3. Maju mundurnya daerah dipengaruhi oleh pemimpin dan rakyatnya. Apabila rakyat memilih pasif, otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik. Program program yang membutuhkan partisipasi masyarakat tidak akan terlaksana.

4. Pejabat daerah merasa sebagai raja di daerahnya sehingga terkadang sering menggunakan wewenangnya demi kekayaan sendiri atau keluarga mereka.

5.  Kepala daerah tersangkut korupsi disebabkan oleh tingginya biaya politik yang mereka keluarkan untuk menjadi bupati/ gubernur. Ketika mereka menjabat, mau tidak mau harus berupaya agar uang yang mereka keluarkan bisa kembali ke kantong mereka, dengan cara apapun, baik legal maupun ilegal.

Artikel Terkait