Tugas Mandiri 3.1 Bacalah Berita di Bawah ini, Apa yang Dimaksud E Budgetting

Soal dan jawaban dari tugas mandiri 3.1 dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Bab 3 halaman 74 kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta mengerjakan soal berdasarkan informasi yang terdapat dalam teks atau bacaan sebelumnya.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawabannya di bawah ini !

Soal

Setelah Anda membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?
2. Apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan?
3. Menurut Anda, apakah pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya.
4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi?
5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?​

Jawab:

1.  E Budgetting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak.
2. Keuntungan jika e-budgetting ditertapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah terjadinya transparansi pemakaian anggaran yang bisa dilihat oleh berbagai pihak. Hal ini akan membuat pemberantasan korupsi lebih mudah. Selain itu, dengan adanya e-budgetting, pejabat bisa mengatur anggaran dengan benar karena dibantu oleh teknologi e budgetting.
3. Ya karena saat ini transparansi pemerintahan kita masih sangat rendah.
4. Dampak penerapan e-budgeting pada pemerintahan adalah meningkatnya transparansi pada masyarakat dan semakin ketatnya pembuatan serta penggunaan anggaran.
5. Memiliki platform e-budgeting, disetujui oleh dewan legislatif setempat, dan lain sebagainya.

TUgas Kelompok 3.1 Pkn Kelas 10 Bab 3 halaman 94

Kunci jawaban dari tugas kelompok 3.1 dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 kelas 10 bab 3 halaman 94. Dalam tugas kelompok ini terdapat tabel tentang partisipasi masyarakat yang harus diisi.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini!

Soal

Tugas Kelompok 3.1
Nah, carilah di internet atau sumber lain bersama anggota kelompok kalian tentang contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku

Jawab

1. Sekolah
Contoh partisipasi :
- mengikuti pesta demokrasi sekolah yaitu pemilihan ketua OSIS
Manfaatnya: Mendapat pengetahuan dan pengalaman baru perihal pelaksanaan demokrasi.
- Berdiskusi tentang pelajaran dengan guru maupun teman sekolah
manfaatnya: semakin sering berdiskusi kita akan semakin berani mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumen kita dan juga kita akan terlatih dalam mencari solusi dari permasalahan

2. Keluarga
contoh partisipasi:
- Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh anggota keluarga
manfaatnya: Kita akan belajar mematuhi dan menghormati kesepakatan yang sudah ditetapkan di keluarga.
- Sering bertukar pendapat dengan orang tua dan saudara
manfaatnya: kita akan terlatih dalam mengemukakan permasalahan sekaligus mendapat solusi dari permasalahan tersebut.


3. Masyarakat
Contoh partisipasi
- Mengikuti pemilihan kepala desa
manfaatnya: kita aktif berperanserta dalam proses demokrasi

- Mengikuti rapat RT
manfaatnya: kita terbiasa berdialog dan berkomunikasi dengan banyak orang.

Tugas Mandiri 3.3 Pkn Kelas 10 Bab 3 Halaman 89

Kunci jawaban Tugas Mandiri 3.3 dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 kelas 10 bab 3 halaman 89. Dalam tugas ini, peserta didik diminta mengisi tabel tentang ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik.

Saya percaya kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Untuk itu, anggap saja jawaban di blog ini hanya sebagai tambahan dari jawaban kalian atau sebagai referensi saja.

Soal
Tugas Mandiri 3.3.
Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik.

Jawab:
Tabel 3.3
Ciri-Ciri tata kelola pemerintahan yang baik

1. Demokratis
pengertiannya: Menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat

2. Komunikatif
Pengertiannya: Pemerintah mampu berkomunikasi dengan baik terhadap seluruh elemen masyarakat tentang program kerja yang berkaitan dengan kebijakan publik sehingga tercapailah tujuan dari pemerintah itu sendiri.

3. Penguatan Diri Sendiri
pengertiannya: Adanya upaya untuk mendirikan pemerintahan yang stabil di tengah-tengah kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi, atau bahkan di kondisi kekacauan maupun konflik sekalipun.

4. Keseimbangan kekuatan
pengertiannya: sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Sinergisitas antar ketiganya menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama.

5. Independensi
Pengertiannya:Terciptanya saling ketergantungan dalam arti keselarasan hubungan organisasi di antara semua unsur yang menunjang terlaksananya pokok dan tujuan pemerintah.

Tugas Mandiri 3.2 Untuk Memahami Lebih Jauh tentang Makna Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Kunci jawaban dari tugas mandiri 3.2 dalam buku Pendididkan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 terbitan kemendikbud kelas 10 bab 3 halaman 85. Tugas ini beruapa tabel tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !

Soal

Tugas Mandiri 3.2
Untuk memahami lebih jauh tentang makna sistem pemerintahan Republik Indonesia, lengkapi tabel berikut ini.

Jawab:

Tabel 3.2
Sistem pemerintahan Republik Indonesia

1. Landasan hukum Lembaga Negara di Indonesia:
a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Landasan hukum: 

- Pasal 2 UUD 1945

- Pasal 3 UUD 1945



b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Landasan hukum:

- Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945

- Pasal 22 ayat (2) UUD 1945

- Pasal 23 ayat (2) UUD 1945

- Pasal 22D ayat (3) UUD 1945

- Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

- Pasal 24B ayat (3) UUD 1945

- Pasal 24A ayat (3) UUD 1945

- Pasal 14 ayat (2) UUD 1945

- Pasal 11 ayat (2) UUD 1945



c. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Landasan hukum:

- Pasal 22D ayat (1), (2), (3) UUD 1945

- Pasal23F ayat (1) UUD 1945



d. Presiden

Landasan hukum:

- Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

- Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945) 

- Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 

- Pasal 12 UUD 1945

- Pasal 13 ayat (1) UUD 1945

- Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945

- Pasal 15 UUD 1945

- Pasal 16 UUD 1945

- Pasal 17 ayat 2 UUD 1945

- Pasal 20 ayat (2) UUD 1945

- Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 

- Pasal 24C ayat (3) UUD 1945



e. MA (Mahkamah Agung)

Landasan hukum:

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

- Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

- Pasal 24C ayat (3) UUD 1945



f. MK (Mahkamah Konstitusi)

Landasan hukum:

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945



g. KY (Komisi Yudisial)

Landasan hukum:

- Pasal 24A ayat (3) UUD 1945

- Pasal 24B ayat (1) UUD 1945



h. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Landasan hukum:

- Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan.

- Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

- Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.


i. BI (Bank Indonesia)

Landasan hukum:

Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945


2. Penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan RI:

a. Legislatif = badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan
undang undang/badan pembuat undang-undang

b. Eksekutif = badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang undang
yang dibuat oleh Legislatif dan aturan-aturan turunannya, termasuk
memperjelas/menjabarkan agar undang undang tsb bisa dilaksanakan dan dimengerti
oleh masyarakat.

c.Yudikatif = badan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang termasuk
memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar
peraturan perundang-undangan.

Tugas Mandiri 3.1 Coba Kalian Tuliskan peranan Organisasi atau Kelompok

Kunci jawaban dari tugas mandiri 3.1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 kelas 10 bab 3 halaman 80. Dalam tugas ini terdapat kolom yang harus diisi dengan benar tentang Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia khususnya tentang organisasi infrastruktur dan contoh peranannya.

Agar lebih jelas, silakan perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !

Soal

Tugas Mandiri 3.1
Coba kalian tuliskan peranan organisasi atau kelompok yuang menjadi kekuatan infrastruktur politik dalam sistem politik di Indonesia.

Jawab:

Jawaban ada dalam video di bawah ini

atau silakan baca tulisan di bawah ini

Tabel 3.1
Peranan Organisasi Infrastruktur

1. Partai Politik
contoh peranan:

a. Sebagai sarana, peserta dan penegak  demokrasi
b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pemimpin misalnya Presiden, gubernur, bupati, anggota dpr dan lain-lain
c. Melakukan pendidikan politik


2. Kelompok kepentingan
contoh peranan:
a. LSM seperi Komnas HAM berperan dalam penegakan HAM di Indonesia
b. LSM seperti YLKI melindungi konsumen di Indonesia
c. KPAI berperan dalam perlindungan anak
d. KPI berperan dalam mengontrol siaran

3. Kelompok penekan

Contoh peranan:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengritik kebijakan sekolah negeri yang memiliki kebijakan cenderung merugikan masyarakat miskin.

b.Organisasi Lingkungan Hidup yang aktif mengkampanyekan pemeliharaan lingkungan dan
mengkritisi kebijakan pemerintah yang kurang ramah lingkungan.

c. Melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain dengan tujuan membuat perpolitikan maju. 

d. Memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.

4. Media komunikasi politik
contoh peranan:
a. Memberikan berita berimbang tentang politik di Indonesia.
b. Menyiarkan diskusi politik agar disaksikan secara langsung oleh masyarakat
c. Memberikan ruang kepada masyarkat untuk menyampaikan kritik maupun pujian terhadap pemerintah.

Uji Kompetensi Bab 3 Pkn Kelas 10 Halaman 98

Kunci jawaban dari uji kompetensi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013 terbitan kemendikbud kelas 10 SMP/ MTs bab 3 halaman 98. Uji kompetensi ini terdiri dari lima soal tentang Kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !

Soal

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat

1.  Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut para ahli !

2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik

3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal &B (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut pasal 7B (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholder. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik !

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara !


Jawab:

Silakan lihat video jawaban di bawah ini

atau perhatikan tulisan di bawah ini

1. Sistem politik menurut para ahli :
a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatis kepada masyarakat.
b.Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, atuan dan kewenangan.
c. Jack C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
d. Rusdi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

2.Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia seara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Kelompok kepentingan: yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik.

Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan aau memperjuangan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.

Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 7B (1) UUD NRI 1945

Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.
a. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
b. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
c. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
d. Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
e. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

5. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan
nilai dan norma yang berlaku.
a. Di Lingkungan Sekolah
Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

b. Di Lingkungan Masyarakat
Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung
dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai
berikut.
1) Forum warga.
2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

c. Di Lingkungan Negara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.
1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.