Penulis
Soal dan jawaban Uji Kompetensi 1.2 Pkn Kelas 7 Halaman 30. Soal ini terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal yang telah dipelajari sebelumnya.
Untuk lebih lengkapnya silakan perhatikan soal dan jawaban di bawah ini.
Uji Kompetensi 1.2
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar
1. Siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara ?
2. Apa isi usulan dasar negara dari Ir. Soekarno ?
3. Apa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara ?
4. Apa saja tugas dan siapa saja anggota panitia sembilan ?
5. Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta ?
Jawab:
1. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah : Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, dan Mr. Soepomo
2. Isi usulan dasar negara dari Ir. Soekarno antara lain :
a.Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan
3. Persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan para pendiri negara
Persamaan:
a. Sama dari segi materi
b. Sama dalam semangat yang menjiwainya
c. Disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa lain dan dengan melihat bangsa lain.
d. Tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri
Perbedaan
a. Istilah yang digunakan
b. Posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Tugas Panitia Sembilan adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
Anggota panitia sembilan adalah:
- Ir. Soekarno (ketua)
- Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
- Mr. Mohammad Yamin (anggota)
- KH. Wahid Hasjim (anggota)
- Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
- H. Agus Salim (anggota)
- Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
5. Rumusan dasar negara dalam piagam jakarta adalah
- Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan / perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.